Komisi II DPR RI menyayangkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah maupun posyandu. Pernyataan itu terungkap saat Komisi II DPR mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi dan bertemu langsung dengan fasilitator PNPM di desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Kamis (15/1). Menurut Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathri (F-PAN), dana PNPM yang berasal dari pinjaman Bank Dunia itu bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, supaya masyarakat dapat berdaya dan bisa mandiri. Namun sangat disesalkan karena kurangnya pengawasan dan supervisi yang baik dari pemerintah maka di lapangan masuk ke bantuan-bantuan untuk pembangunan jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, rumah sakit, posyandu dan sebagainya. Padahal, kata Sayuti, pembangunan prasarana fisik ini sebenarnya sudah ada posnya masing-masing. Untuk kesehatan sudah ada di Departemen Kesehatan, untuk pendidikan sudah ada anggaran di Departemen Pendidikan Nasional. “Jangan lagi dana dari PNPM mandiri ini dipakai lagi untuk masalah-masalah itu,” kata Sayuti. Semestinya dana tersebut disalurkan kepada masyarakat supaya mereka bisa mandiri dengan dana tersebut. Misalnya, usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat selama ini yang dananya diperoleh dari pinjaman dengan bunga yang tinggi sehingga mereka sering terjerat hutang, maka dengan adanya PNPM mandiri ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan dana itu dengan bimbingan dan pengawalan yang baik sehingga bisa berkembang. Memang jika dilihat dari faktor-faktor di lapangan, masyarakat memang sangat membutuhkan, tetapi tentu saja tidak tepat peruntukkannya karena sektor-sektor itu sudah ada anggarannya dan jangan sampai terjadi tumpang tindih. Kenyataan di lapangan ini menunjukkan bahwa ternyata sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya belum menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan. Artinya, kata Sayuti, ini merupakan teguran kepada sektor-sektor tersebut bahwa perencanaan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan itu harus dimulai dari bawah. Dalam membuat suatu program, sebaiknya bertanya kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan di daerah-daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa mereka membutuhkan dukungan di bidang-bidang itu. Tentunya dalam hal ini mereka tidak dapat disalahkan, dan kita minta supaya sektor-sektor pemerintah harus bekerja sama untuk segera mengembalikan kepada sektor masing-masing. Rapat intern Komisi II memutuskan untuk disampaikan kepada pemerintah atas temuan-temuan seperti ini. Karena, kata Sayuti, ini bukan pertama kalinya terjadi di daerah tapi di berbagai tempat lain juga kita temukan seperti ini, seperti di Mojokerto dan di berbagai daerah lainnya. Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Sukabumi Warman Nawawi menyampaikan, Program PNPM Mandiri yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-PPK) di 24 kecamatan 192 desa dan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) di 9 kecamatan 8 desa dari 47 kecamatan 364 desa/kelurahan. Adapun yang telah terjangkau oleh PNPM Mandiri baru 33 kecamatan dan yang belum terjangkau 14 kecamatan 86 desa. Warman menambahkan, PNPM adalah sebuah program pemerintah untuk mengentaskan masyarakat secara menyeluruh dari kemiskinan. Namun, pemerintah melihat bahwa masalah pendidikan dasar dan kesehatan ibu dan anak belum benar-benar terjangkau. Untuk itu, mulai tahun 2007 Pemerintah Daerah Sukabumi menambahkan program khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan kesehatan ibu dan anak sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program itu dinamakan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas atau disingkat PNPM Generasi. Tujuan diadakannya program ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak balita serta meningkatkan derajat pendidikan anak usia sekolah hingga tamat sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Dilihat dari tujuannya, jelas bahwa sasaran program meliputi ibu hamil, menyusui, bayi, dan anak balita serta anak-anak usia SD/MI dan SMP/MTS. (tt)